Social Icons


Kamis, 11 April 2013

Kampanye: Pemilu 2014 (bag 2)

Larangan dan Sanksi Dalam Kampanye

Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang;
  1. Memperoalkan dasar negara Pancasila, UUD 1945, dan bentuk NKRI;
  2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
  3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  5. Mengganggu ketertiban umum;
  6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
  8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan atau
  10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
Pelaksana  kampanye dalam kegiatan kammpanye dilarang mengikutsertakan;
  1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
  3. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  4. Pegawai Negeri Sipil;
  5. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Kepala Desa;
  7. Perangkat Desa.
Sanksi dapat berupa;
Teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang bermasalah; pengurangan durasi dan waktu pemberitaan,  penyiaran, dan  iklan kampanye Pemilu; denda; pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin peneerbitan media massa cetak.

Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye
  1.  Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan - pesan kampanye oleh peserta pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang - ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada peserta pemilu.
  2. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak, on line dan elektronik.
  3. Dalam hal terbukti pelanggaran, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang - Undang Penyiaran. Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.
Metode Kampanye

Kegiatan kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD didanai dan menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu masing - masing, sedangkan kegiatan kampanye pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing - masing.

Dana Kampanye pemilu bersumber dari:
  1. Partai Politik;
  2. Calon anggota DPR dan DPRD dari partai politik yang berssangkutan, sedangkan calon anggota DPD dari calon anggota DPD yang bersangkutan; dan 
  3. Sumbangan yang ssah menurut hukum dari pihak lain.
Dana kampanye pemilu dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

Laporan Dana Kampanye
  1. Partai politik dan calon anggota DPD peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik, serta rapat umum.
  2. Laporan dana kampanye partai politik dan calon anggota DPD peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
  3. Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari pihak asing; penyumbang yang tidak jelas iddentitasnya; Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

0 komentar:

Poskan Komentar