Social Icons


Senin, 20 Mei 2013

Manajemen Berbasis Sekolah dan Mutu Pendidikan (bag 2)

B. Implikasi Konsep Mutu Dalam Pendidikan

Berdasarkan praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia selama ini, dan langkah-langkah yang telah dirintis (baik oleh pemerintah maupun masyarakat) serta kebijakan ke depan, konsep mutu baik dalam pengertian absolute, relative (standar0, maupun kepuasan pelanggan/konsumen, ketiganya dianut secara sinergis, bersamaan dan saling melengkapi.

Di Indonesia dikenal adanya sekolah – sekolah unggulan (sebagai nama “generic”, bukan nama dari suatu sekolah) baik yang diprakarsai oleh pemerintah 9termasuk pemerintah provinsi/kabupaten kota) maupun tumbuh atas prakarsa masyarakat termasuk dunia usaha. Masyarakat di Jakarta dan sekitarnya sebagai contoh mengenal adanya sekolah – sekolah seperti  SMU 8 (sekolah negeri), sekolah-sekolah al-azhar (TK-SMU), sekolah-sekolah dibawah nama “Global Jaya”, Sekolah dibawah nama “Pelita Harapan”, “Pangudi Luhur”, “Regina Pacis”, dan masih banyak yang lainnya. Mereka adalah sekolah-sekolah yang ingin tampil beda, dengan kekhasan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Meskipun tidak ada yang terus terang mengklaim dirinya yang terbaik (karena alasan etika), visi mereka adalah visi mutu dalam pengertian yang pertama. Apakah dalam kenyataan terbukti atau tidak bahwa mereka adalah yang terbaik, yang paling tahu adalah konsumen dan pengelola sekolah yang bersangkutan. Sebenarnya masing-masing sekolah itu memiliki keunggulan tertentu (dengan pangsa pasar tertentu), dan tidak smbarang calon siswa dapat diterima disana dan secara relative bersifat elitis. Menyelenggarakan pendidikan yang ‘elitis’ tentu tidak salah asal persyaratannya jelas dan terbuka, tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional dan ketentuan perundangan yang berlaku dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dari segi kepuasan pelanggan pendidikan jenis ini justru sangat reponseif terhadap kebutuhan konsumen karena kalau tidak, mereka tidak akan diminati.

Mutu dalam pengertian relative diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, antara lain terbukti dengan adanya kurikulum nasional yang memberikan perincian tujuan yang ingin dicapai, rumusan standar kompetensi yang diinginkan, standar isi, dan system penilaian yang di standar yang diantaranya berupa ujian nasional. Ujian nasional sebagai alat pengukur pencapaian standar kompetensi, juga menjadi standar yang dapat dinaikan atau diturunkan serajat kualitasnya sesuai kesepakatan. Kalau hasil ujian nasional secara keseluruhan memuaskan, standarnya secara berangsur-angsur dinaikan dan hal ini dikaitka dengan upaya peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar mutu yang lebih tinnggi. Di samping standar nasional, terdapat standar local maupun sekolah. Di luar standar yang sifatnya sbstantif, pemerintah juga melakukan pengecekan standar yang berkaitan dengan kinerja satuan pendidikan dan kelayakan pengelolaan satuan pendidikan melalui system akreditasi.


Wawasan mutu pendidikan berdasarkan kepuasan konsumen sudah lama disadari, terutama kalangan penyelenggara pendidikan swasta yang tergollong ke atas. Dalam kurun waktu pemerintahan yang sentralisasinya masih kuat pun mereka sudah berjuang keras untuk menarik minat masyarakat agar tetap eksis, melalui persaingan yang ketat. Bagi mereka, mengikuti mengikuti aturan pemerintah, pengarahan, bimbingan, panduan, dan petunjuk hanyalah kewajiban formal, yang lebih penting menentukan hidup matinya lembaga pendidikan yang dikelola adalah minat masyarakat untuk memasukan putra – putrinya ke lembaga pendidikan yang mereka tawarkan. Berdasarkan pengalaman, lembaga-lembaga pendidikan swasta yang kurang responsive terhadap aspirasi masyarakat  banyak yang terpaksa tutup kkarena kekurangan murid atau sebagaian di antaranya “hidup tak hendak mati tak mau”.

Sementara itu, lembaga-lembga pendidikan milik pemerintah yang dulunya merasa diperlukan oleh masyarakat  dan keberadaaannya tidak tergantung massyarakat, sekarang dipakssa oleh keadaaan harus memperhatikan keinginan masyarakat dengan dibentuknya Komite Sekolah, antara lain menyalurkan aspirasi masyarakat pengguna jasa pendidikan. Hal ini lebih diperkuat lagi dengan penerapan manajemen berbasis sekolah seperti ditetapkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, khususnya pasal 51, ayat (1). Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekollah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Dari penjelasan pasal 51, ayat (1) tersebut, wawasan mutu dari segi kepauasan konsumen sudah built-in (terpadu) dalam penerapan manajemen berbasis sekolah dan sekolah-sekolah negeri yang benar tidak mungkin mengelak. Tambahan lagi, disuatu wilayah yang Jumlah sekolahnya mencukupi untuk menampung semua siswa usia sekolah dan masyarakatnya terdidik (peduli pendidikan), mau tidak mau, masyarakat akan memilih sekolah yang oleh mereka dianggap favorit  (karena memiliki kelebihan) tidak peduli sekolah negeri atau swasta. Dalam situasai seperti ini sekolah-sekolah negeri yang tadinya ‘adem ayem’ terpaksa harus berkompetisi satu sama lain, kalau tidak ingin dipermalukan oleh masyarakat. Hal ini, antara ain yang  menyebabkan program perintisan MBS didahulukan pada sebagian sekolah-sekolah negeri.

Jelasnya, wawawan mutu pendidikan yang bersifat menyeluruh baik dari segi ranah kompetensi yang harus dicapai maupun ketiga konsep mutu, secara terpadu semuanya dipakai dan saling mengisi. Hanya di dalam kenyataan/praktik, suatu lembaga sesuai dengan kondisinya lebih memfokuskan pada wawasan mutu tertentu. Wawasan tentang mutu yang dianut oleh suatu lembaga pendidikan, pada gilirannya akan sangat berpengaruh terhadap praktik manajemen pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Akhirnya dalam implikasi konsep mutu dalam pendidikan ini perlu diperhatikan beberapa catatan sebagai berikut;

Pertama, setiap penyelenggara dan pengelola pendidikan perlu memahami betul visi atau wawasan tentang mutu pendidikan sehingga dengan jelas dapat mengarahkan ke masa satuan pendidikan yang dikelola akan diarahkan. Bagaimana satuan pendidikan dengan kesadaran memposisikan dirinyaa di dalam upaya peningkatan mutu jauh lebih penting daripada berbagai arahan yang dipaksakan dari luar atau dari atas  dan untuk itulah MBS dikembangkan.

Kedua, konsep mutu dalam pengertian standar yang benar-benar teliti sulit diterapkan dalam dunia pendidikan, apalagi konsep ini semula diterapkan di dunia bisnis terutama berkaitan dengan dunia produksi barang. Konsep standar yang berarti penerapan system kualitas harus dapat menjaga konsistensi mutu produk, agaknya secara metodologi sulit untuk diterapkan di dunia pendidikan. Ada kesulitan menstandarkan input-proses-dan output pendidikan meskipun ada yang berupaya kea rah itu, missal menyeleksi calon siswa, guru-guru, kurikulum standar, serta ujian/tes yang standar. Misalnya , menstandarkan persyaratan siswa yang masuk melalui seleksi tertentu dapat dilakukan, masih ada problem tentang sidak dan motivasi tiap anak yang berbeda, apalagi dari segi kepribadian dan potensi lainnya, setiap memiliki keunikan. Dari segi proses tak ada guru yang secara konsisten mengupayakan pengalaman belajar yang sama , dan seandainya ada hal iini justru sesuai perkembangan dan kepribadiannya. Dari sisi produk, bagaimanapun upaya system manajemen mutu yang dilakukan sulit untuk menjamin konsistensi kualitas hasil yang terukur/cermat, berbeda dengan produk yang berupa barang yang konsistensinya lebih dapat dijamin dari desain, bahan, mesin pemroses, dan hasilnya. Berkaitan dengan produk ini, ada yang beranggapan bahwa siswa merupakan produk pendidikan. Akan tetapi  dari sisi pandangan bahwa pendidikan sebagai lenbaga yang menyediakan jasa , siswa adalah konsumen/klien ‘primer’, yang langsung menggunakan/menikmati jasa pendidikan. Dengan demikian layanan dan proses pendidikan yang diterima atau dialami oleh siswa dapat dipandang sebagai produk pendidikan. Daalam hal ini, apa pun pandangan yang dianut untuk menjaga konsistensi standar keduanya bukanlah sesuatu yang mudah.

Lalu bagaimana penjaminan mutu dengan standar-standar yang digunakan dapat dilakukan di dunia pendidikan (lembaga pendidikan) ? Langkah praktis sementara yang ditempuh adalah mengalihkan focus bukan pada proses belajarnya, tetapi lebih pada perolehan hak layanan (level of entitlement) yang diharapkan oleh siswa dari institusi yang bersangkutan. Kalau tingkat mmemperoleh hak layanan yang disediakan oleh suatu sekolah didefinisikan dengan baik dan terus menerus dijaga konsistensinya maka hal ini akan mempunyai dampak pada proses pembelajaran yang efektif, tanpa harus mengamati konsistensi proses belajar – mengajar yang merupakan suatu seni dan profesionalisme guru. Hak memperoleh layanan dimaksud, misalnyaa layanan remedial, program pengayaan, informasi atas nilai, berkonsultasi dengan guru, penggunaan perpustakaan, dan fasilitas lain serta laboratorium, komputer, sarana olahraga, dan lainlain yang dijanjikan dan disediakanoleh sekolah secara jelas dan dijaga konsistensinya oleh manajemen sekolah.
Ketiga, siapa konsumen atau pelanggan pendidikan ? Konsumen mana yang dianggap dapat memberikan penilaian (judgement) atas mutu pendidikan ?

Menurut Sallis, (1993) ada konsumen eksternal dan konsumen internal. Siswa merupakan konsumen primer karena merekalah yang memperoleh layanan langsung dari institusi pendidikan. Orang tua dan pemerintah sebagai konsumen sekunder karena mereka yang membiayai individu atau institusi pendidikan yang bersangkutan sehingga sangat penting dan menentukan. Pengguna lulusan (dunia kerja), pemerintah, dan masyarakat luas sebagai konsumen tersier karena sungguhpun tidak langsung berhubungan dengan lembaga pendidikan, tetapi pengaruhnya sangat penting. Konsumen primer, sekunder, dan tersier dimaksud merupakan konsumen eksternal seirng juga disebut (eksternal stakeholders). Di samping konsumen eksternal, terdapat konsumen innternalm yaitu para guru/staf pengajar dan staf sekolah pada umumnya. Peran mereka  dalam mengupayakan layanan pendidikan yang bermutu sangat penting di dalam pengelolaan mutu pendidikan. Oleh karena itu, feedback  dan kerja sama antara mereka sangat pendting di dalam pengelolaan mutu pendidikan. Di dalam praktiknya sekarang suara masyarakat sebagai salah satu stakeholders sering di ambil alih oleh DPR/DPRD karena mereka merasa secara resmi dianggap sebagai wakil rakyat. Dalam konteks Indonesia saat ini, ada institusi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang perannya lebih focus pada akuntabilitas pelaksanaan pendidikan. 


====================================================================

Sumber Bacaan


Hadiyanto, dkk. (2004).  Study Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP. Jakarta: Puslitjak Balitbang Depdiknas.
Sallis, Edward.  (1993). Total Quality Management in Educatian.  London: Kogan Page.
Umaedi. (2004). Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah. Mengelola Pendidikan Daam Era Masyarakat berubah. Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan.
Umaedi, Hadiyanto, Siswantrari. (2007). Manajemen Berbasis Sekolah (edisi 1). Jakarta; Universitas Terbuka
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

 

0 komentar:

Poskan Komentar